SINERGITAS SPBE, SMART CITY DAN SATU DATA INDONESIA
Memahami dan menerapkan sebuah regulasi secara holistik dan komprehensif , akan menjamin tingkat keberhasilan dan keberlanjutan sebuah program. Digitalisasi Pemerintahan sudah merupakan tuntutan dari warga yang ingin mendapatkan layanan publik yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Republik Indonesia, membuat minimal 2 buah landasan hukum untuk diterapkan, yaitu Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE dan Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Pada tahun 2017 juga dibuatkan MoU tentang Smart City dalam Gerakan Menuju 100 Smart City. Salah satu permasalahan dari pemerintahan adalah ego sektoral yang tinggi, melalui pelatihan ini diharapkan peserta akan mendapatkan pemahaman yang baik tentang Digitalisasi Pemerintahan dan langkah untuk implementasi yang berkelanjutan dan sistemik.
Outline Pelatihan
- Digitalisasi Pemerintahan
- Digital Government Model 1: Digitalization
- Digital Government Model 2: Transformation
- Digital Government Model 3: Engagement
- Digital Government Model 4: Contextualization
- Smart City
- Goal dan Manfaat Smart City
- Dimensi Smart City
- Cara menciptakan Inovasi Smart City
- Cara menerapkan dan menjalankan Smart City
- SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
- Goal dan Kerangka SPBE
- Tata Kelola SPBE
- Manajemen SPBE
- Layanan SPBE
- Infrastruktur SPBE
- Aplikasi SPBE
- Keamanan SPBE
- Audit TIK
- Satu Data Indonesia
- Goal dan Kerangka Satu Data Indonesia
- Portal Satu Data
- Standar Data
- Metadata
- Interoperabilitas
- Kode Referensi dan Data Induk